SANTRI HARUS IKUTI PERKEMBANGAN IPTEK

Santri Harus Ikuti Perkembangan Iptek

CIGONDEWAH,(GM)-
Para santri hendaknya menyadari, saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan dan kemajuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Kondisi seperti ini hendaknya dijadikan peluang untuk lebih mengembangkan diri, supaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan berwawasan luas.

"Demi kemajuan kaum muslimin, seraplah ilmu dan aplikasikan untuk kepentingan umat," kata Kepala Kandepag Kota Bandung, Drs. H. Diding saat membuka pelatihan life skill pengenalan teknologi dan media informasi, bagi santri di Pontren Sindang Resmi, Cigondewah Kaler, Kota Bandung, Jumat (25/12).

Pelatihan diikuti 50 santri yang berasal dari sejumlah pesantren di Kota Bandung. Hadir pada kesempatan itu Kasi Pendidikan Diniah Kanwil Depag Jabar, Drs. Nazir Wiradinata, Kasi Pekapontren Depag Kota Badung, Drs. H. Abdul Aziz, dan Pengasuh Pontren Sindang Resmi, K.H. Agus R. Sanusi.

Menurut Diding, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berorientasikan peningkatan kualitas moral dan pengembangan sumber daya manusia, memang sudah semestinya memberikan wawasan ilmu dan keterampilan pada siswanya. Supaya para santri mendapatkan wawasan ilmu yang lebih luas.

"Diharapkan, dengan pelatihan seperti ini para santri semakin terbuka untuk melihat berbagai peluang. Dengan demikian, sedikit banyak bisa menurunkan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha," ungkap Diding.

Sementara itu, Nazir Wiradinata mengungkapkan, para santri harus mengikuti terus tren ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya tidak ketinggalan zaman dan dapat meneruskan cita-citanya menjadi masyarakat mandiri.

"Zaman semakin canggih, jangan sampai kita ketinggalan. Kita harus terus mengaktualisasikan diri. Para santri harus menjadi pelopor bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik," ujarnya. (B.46)**

Puluhan Santri Pesantren Ikuti Pelatihan Komputer

Banda Aceh, (Analisa) Sebanyak 20 santri pesantren se-Sumatera mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis komputer untuk pengembangan ilmu komputer dan penguatan capacity bulding bagi santri di pondok pesantren. Pelatihan itu diberikan untuk nara sumber teknis pondok pesantren yang dilaksanakan sejak 9–16 Januari 2010 di Pondok Pesantren Daruzzahidin, Lamceu, Kutabaro, Aceh Besar. Pimpinan Pesantren Daruzzahidin Tgk. H. Abdul Razak, Lc. mengungkapkan, dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pondok pesantren. Santri tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu dalam kitab kuning tetapi juga komputer. Ke-20 peserta pelatihan yakni dari Aceh 9 orang dan sisanya dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau (Kepri) dan Sumatera Barat, yang merupakan program Dirjen Depag RI dan menunjuk Pondok Pesantren Daruzzahidin sebagai pelaksana. "Pelatihan ini dilaksanakan di empat titik, yakni Kalimantan Timur, Banten dua lokasi dan Aceh,"ungkap Abdul Razak yang juga ketua pelaksana. Acara dibuka oleh Kakanwil Departemen Agama Aceh diwakili Kasie Pendidikan, Diniyah dan Pondok Pesantren, Saifuddin dihadiri sejumlah pejabat jajaran Kanwil Depag Aceh. (irn) Dana Otsus dan Migas Diharapkan Dikelola Kabupaten/Kota Singkil, (Analisa) Tim Pansus DPRK Aceh Singkil mengharapkan pengelolaan dana Otsus dan Migas diserahkan ke kabupaten/kota di Aceh, sehingga pelaksanaannya dapat dipantau langsung oleh daerah bersangkutan. "Selama ini dana tersebut hanya dikelola oleh pihak provinsi," kata Tim Pansus I DPRK Aceh Singkil dalam laporannya yang disampaikan Masruman pada sidang paripurna dewan, Senin (11/1). Dikatakan, proyek yang dilaksanakan banyak proyek fisik, terutama dinas pendidikan yang terbengkalai pelaksanaannya. Proyek seakan hanya untuk menghamburkan uang untuk mengejar proyek. Hal ini terjadi akibat pengawasan yang dilakukan oleh pihak Provinsi Aceh dalam pelaksanaan proyek fisik yang didanai Otsus dan Migas di kabupaten/kota kurang maksimal. Apabila pelaksanaannya dilakukan kabupaten/kota, maka dia optimis pelaksanaan proyek tersebut berjalan baik karena diawasi oleh masing-masing kabupaten/kota. Rakyat sangat dirugikan dengan keberadaan proyek itu, karena tujuan proyek adalah untuk menyentuh kepentinggan rakyat. "Jadi provinsi harus sadar sehingga dana yang diperuntukkan bagai rakyat benar-benar bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia menjadi bangunan tua," tegasnya. (sjp)